#IniUntukKita – Menuju Indonesia Maju dan Produktif Lewat Infrastruktur dan Pembiayaan Kreatif

Halo Sobat Bang Firman’s Blog …

Tidak terasa, Pandemi Covid-19 telah menjadi fenomena sekaligus tamu tak diundang dalam relung kehidupan kita beberapa bulan lamanya. Kehadirannya yang masih eksis hingga kini bagaikan anggota baru dalam daftar penghuni alam semesta. Siapa yang menyangka sebelumnya bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun yang penuh dengan tantangan dan air mata? Tentu tidak ada seorang pun yang menduga.

Di balik kehadirannya yang menimbulkan banyak polemik tanda tanya, hingga munculnya berbagai spekulasi dan teori-teori konspirasi dunia, pada akhirnya Corona tetaplah Corona, virus berbahaya yang nyata adanya walau tak kasat mata.

Seperti yang sama-sama kita rasakan, Pandemi Covid-19 ini telah menyebabkan banyak perubahan dan memberikan kita banyak tantangan. Di negara tercinta Indonesia, pertumbuhan ekonomi pun melambat dan angka kemiskinan serta pengangguran pun meningkat.

Walau demikian, menurut laporan dan informasi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bulan Juni 2020 menunjukkan bahwa keberlanjutan fiskal sampai dengan akhir semester I 2020 tetap terjaga dengan realisasi defisit APBN hingga Juni 2020 mencapai 1,57 persen PDB.

Sebagaimana diprediksi dan dipahami, penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional memang membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Namun, Pemerintah senantiasa menjaga pemenuhan aspek kehati-hatian (prudent) dan akuntabel serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam memperoleh pembiayaan utang.

Berbagai penyesuaian dan langkah luar biasa pun dilakukan dan diterapkan oleh Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kekuatan ekonomi Indonesia, termasuk dalam melanjutkan program pembangunan infrastruktur pada masa pemulihan ekonomi.

CREATIVE FINANCING SEBAGAI PENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

“Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan. Infrastruktur yang besar sudah kita bangun, ke depan akan kita bangun lebih cepat. Infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, kita sambungkan dengan kawasan industri rakyat, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, perikanan. Arahnya harus ke sana, fokusnya harus ke sana,”

(Pidato Presiden Joko Widodo, Visi Indonesia, Sentul, 14 Juli 2019)

Seperti yang diketahui, pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas Pemerintah pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam lima tahun belakangan merupakan upaya Pemerintah untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lainnya. Masyarakat di Pulau Jawa mungkin saja sudah terbiasa dengan fasilitas infrastruktur yang memadai, namun sayangnya hal tersebut masih belum dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat lainnya di luar Pulau Jawa.

Oleh karena itu, meski fokus pemerintahan perlahan akan beralih menuju pembangunan sumber daya manusia dalam lima tahun ke depan, Pemerintah tetap akan meneruskan pembangunan infrastruktur untuk menjadi modal dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. 

Dalam rangka tetap menyediakan infrastruktur layanan publik yang berkualitas baik dan tidak terlalu membebani APBN atau kas negara, maka diperlukan creative financing atau pembiayaan yang kreatif dalam skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau disingkat KPBU. Perlu diketahui, KPBU sendiri merupakan sebuah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerjasama antara pemerintah dan badan usaha swasta.

Skema ini diinisiasi oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang sebelumnya sudah diperkenalkan secara umum dalam event Media Forum “Creative  and Innovative Financing: Showcasing Indonesian Model” pada Oktober 2018 yang lalu di Nusa Dua, Bali.

Sebagai bentuk respons dalam menanggapi situasi Pandemi Covid-19, dengan skema ini diharapkan pembangunan infrastruktur dapat tetap berjalan sehingga dapat mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi di masyarakat.

KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pembangunan infrastruktur terus berjalan dan KPBU menjadi solusi pembiayaan kreatif dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah masa pemulihan ekonomi. Secara luas, KPBU merupakan suatu kontrak jangka panjang antara Pemerintah dan pihak swasta untuk menyediakan aset atau layanan publik. Berdasarkan kontrak tersebut, pihak swasta akan menanggung risiko signifikan dan tanggung jawab pengelolaan yang ditentukan sesuai kinerja.

Lalu, bagaimana komitmen Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur?

Dalam rangka pembangunan infrastruktur, Pemerintah sendiri memiliki komitmen yang secara garis besar meliputi dua hal. Pertama, Pemerintah berkomitmen bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan sebagai langkah efektif dalam pemulihan ekonomi, di antaranya memperkuat kesehatan nasional dengan membangun infrastruktur dasar seperti perumahan, air dan sanitasi, dan fasilitas kesehatan, sebagai transformasi digital untuk mendukung logistik yang efisien dan meningkatkan konektifitas, serta membangun infrastruktur pendorong tenaga kerja seperti pariwisata dan kawasan industri.

Komitmen Pemerintah yang kedua adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan sebagai langkah atau ikhtiar untuk menjauh dari Middle Income Trap, dengan melakukan pembangunan perkotaan, mendukung infrastruktur daerah, mendukung infrastruktur hijau dan berkelanjutan, serta mendukung pembiayaan kreatif dan inovatif.

MANFAAT PRODUKTIF PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pemerintah melalui DJPPR Kementerian Keuangan telah menyediakan fasilitas pembiayaan alternatif di luar APBN berupa KPBU sebagai solusi pembiayaan kreatif dalam upaya pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Skema KPBU diharapkan dapat memberikan peran dan manfaat produktif dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pembangunan pada sektor prioritas di antaranya sektor air minum, transportasi, pariwisata, kesehatan, dan persampahan.

Sebagai contoh, pada bulan Agustus 2020 Kementerian Keuangan telah mendukung proyek pembangunan jalan non tol untuk memberikan alternatif jalan menuju daerah pariwisata di Selatan Badung, Bali dan juga mendukung pelaksanaan proyek penyediaan air minum di kota Bandar Lampung. Kedua proyek tersebut dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Induk Proyek Infrastruktur antara kedua belah pihak.

Sudah sangat banyak manfaat dari pembangunan infrastruktur yang kita rasakan dan masih akan terus berlanjut, mengingat infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah, khususnya pada periode Presiden Joko Widodo, mulai dari pembangunan jalan tol luar pulau Jawa, jembatan, bendungan, bandara, pelabuhan, kereta cepat, telekomunikasi, hingga pos perbatasan. 

Mari kita bersyukur dan terus mendukung segala upaya yang telah dilakukan Pemerintah dengan cara memanfaatkannya secara produktif demi menuju #IndonesiaMaju dan mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pada hakikatnya pembangunan infrastruktur #iniuntukkita. Sekian.

Semoga bermanfaat. Salam hangat dan Terima kasih.

 

Disclaimer:

Tulisan ini diikutsertakan dalam Merah Putih Creator Competition “Menerjemah Optimisme Pembangunan Indonesia Lewat Creative Financing” Kategori Blog Writing yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) Republik Indonesia. Beberapa gambar didapatkan dari sumber yang telah dicantumkan, sedangkan beberapa gambar lainnya diolah grafis secara mandiri oleh penulis. Terima kasih.

How many stars for this post?